Kategori
Catatan Pekerja Sosial

Kunjungan Kerja ke Belanda-Sistem Koreksional

Photo by Tanathip Rattanatum on Pexels.com

Jadi hari ini saya mau ajak anda kunjungan kerja online ke ke salah satu negara yang punya sistem koreksional yang menarik, yaitu Belanda. Persiapannya tidak banyak, hanya perlu kacamata, pakaian yang nyaman dan memutar playlist saya di Spotify; Maka, dimulailah kunjungan kerja online saya mempelajari sistem koreksional di negara kincir angin ini. Meskipun dalam perjalanannya saya juga mampir sebentar ke U.S.A. Semuanya dibiayai oleh kuota saya pribadi. Jadi anda hanya perlu duduk dan membaca dengan nyaman sambil terus tetap #dirumahaja.

Seperti kebanyakan kunjungan kerja tentunya ada isu awal yang menjadi keresahan saya. Salah satunya adalah kebijakan pemberian kebijakan sekitar 30.000 narapidana untuk bebas [1]. Saya setuju, karena keadaan darurat Covid-19 ini. Sudah banyak yang membahas bahwa banyak Lapas kita yang kelebihan manusia di dalamnya [2]. Social distancing ataupun Pyhysical distancing akan mustahil di lakukan apabila dalam sebuah ruangan yang tidak terlalu besar, diharuskan diisi 10-20 orang. Penyebarannya Covid-19 akan masif dan saya yakin teman-teman dari Kemenkumham juga akan kesulitan untuk memberikan pelayanan kesehatan apabila sudah demikian.

Tetapi ternyata kebijakan ini menjadi isu baru di masyarakat. Banyak mantan narapidana yang dibebaskan ternyata kembali mengulangi perbuatannya [3]. Tentunya ada banyak faktor yang membuat mereka mengulangi perbuatannya. Kasuistik. Tapi untuk lebih mudah mencoba memahami saya ambilkan rujukan dari Legislative Analyst Office (LAO) di California dalam laporannya yang berjudul Improving In-Prison Rehabilitation Program [4] . Kita mampir sebentar ke California ya sebelum bertolak kembali ke Belanda. Tenang, saya yang bayar semuanya.

Faktor Penyebab Tindakan Kriminal

Berdasarkan LAO California. Ada delapan faktor yang menyebabkan individu melakukan tindakan kriminal.

  1. Perilaku anti sosial (ketidakmampuan menghindari kegiatan kriminal ketika berada dalam situasi yang punya resiko tinggi akan tindakan kriminal)
  2. Kepribadian anti sosial (kepribadian manipulatif, eksploitatif, agresif, dan serba impulsif)
  3. Pemikiran kriminal (sikap, nilai, dan kepercayaan yang bisa menuju tindakan kriminal)
  4. Relasi anti sosial (relasi yang berada di lingkungan kriminal, dan tidak berelasi dengan orang di luar lingkungan tersebut)
  5. Keluarga dan status perkawinan (hubungan yang buruk di dalam keluarga ataupun dengan pasangan)
  6. Sekolah dan status pekerjaan (kinerja yang buruk dan ketidakpuasaan terhadap kondisi yang ada)
  7. Waktu luang dan rekreasional (tidak adanya aktivitas yang dilakukan selain kegiatan kriminal)
  8. Penggunaan zat adiktif

Saya rasa delapan faktor tersebut dapat menggambarkan bagaimana seseorang bisa terlibat dalam kegiatan kriminal. Saya juga yakin sebenarnya masih banyak faktor-faktor lainnya, dan setiap wilayah akan berbeda keunikan dari faktor-faktornya. Kalau dikaitkan dengan Covid-19, tentunya faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama. Lapangan kerja berkurang, daya beli masyarakat menurun, sedangkan kebutuhan untuk tetap hidup masih berjalan.Saat dihadapkan dengan kondisi demikian, coping manusia akan cenderung mengarahkannya pada tindakan yang sudah dia pahami sebelumnya. Situasi krisis bukan waktunya untuk mencoba-coba kata manusia tersebut. Apalagi kalau diliaht dari perspektif sosial, stigma di beberapa tempat masih ada dan tumbuh kuat terhadap mantan narapidana atau warga binaan. Belum tentu mereka akan diterima kembali di masyarakat. Seandainya diterima pun, catatan kriminal mereka akan cukup menyulitkan untuk mencari pekerjaan.

Nah, setelah dari California mari kita bertolak ke Belanda. Alasan saya ingin ke Belanda pada kunjungan kerja online hari ini adalah Belanda banyak menutup penjaranya karena kekurangan pelaku tindakan kriminal [5][6]. Bahkan, Belanda sampai menyewakan penjaranya ke Norway karena kekurangan pelaku tindakan kriminal [7].

Jadi, apa yang membuat Belanda bisa demikian? Sampai kekurangan jumlah narapidana dibandingkan di Indonesia yang bahkan sampai pernah diharuskan tidur bergantian di dalam ruang tahanan.

Sistem koreksional di Belanda ini unik. Mereka memiliki lima level dalam penegakkan hukum. Dimulai tanggung jawab penuh terhadap tindakan kriminal sampai tidak adanya tanggung jawab akan tindakan kriminal yang terjadi, dengan tiga level di antara level tersebut[10].

Berdasarkan artikel yang saya baca, ada perubahan paradigma dalam sistem koreksional di Belanda. Belanda cenderung menghindari menahan orang apabila tidak diperlukan. Lalu, adanya putusan yang sudah diatur sebelumnya sehingga kasus tidak perlu masuk ke pengadilan, contohnya seperti denda. Hal lainnya adalah penggunaan mediasi yang diatur oleh pengadilan [8].

Bagian terakhir sebenarnya sudah sering dilakukan di Indonesia juga. Apalagi dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH); Diversi atau pengalihan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sudah galak dilakukan. Bahkan sudah menjadi pilihan utama yang harus ditempuh apabila pidana yang dikenakan pada anak sesuai dengan persyaratan diversi, yaitu tuntutan tidak diatas tujuh tahun dan bukan merupakan pidana pengulangan.

Tapi kenyataannya praktik di lapangannya sangat sulit. Banyak sekali tantangannya dan sistem yang sudah dibangun sepertinya belum bekerja dengan baik, tetapi bisa saja saya salah mengatakan demikian.

Salah satu penyebab lain penjara di Belanda bisa kekurangan orang adalah ada sebuah program yang dikhususkan sebagai sarana rehabilitasi bagi narapidana yang memiliki masalah kesehatan jiwa. Mereka sudah dimonitor sejak awal. Psikolog atau psikiatri menjadi pintu masuk awal melakukan asesmen terhadap narapidana. Berdasarkan hasil asesmen profesional kemudian narapidana yang memiliki gangguan kesehatan jiwa bisa dipindah ke Penitentiary Psychiatric Centre (PPC) yang dibedakan dari narapidana umum dan di beberapa kasus dipindahkan ke EZG atau Extra Care Facility [10].

Pemisahan dan asesmen sejak awal ini menjadi kunci dalam sistem koreksional di Belanda.

Fakta menarik lainnya yang saya pelajari dari kunjungan kerja online ini adalah narapidana di Belanda mempunyai kemungkinan mendapatkan pelayanan psikiatri daripada masyarakat pada umumnya. Salah satu penyebabnya adalah perbandingan psikiatri terhadap populasi masyarakat umum. Hal yang unik untuk diketahui. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana menurut anda? Apakah Lapas sudah memiliki SDM untuk menangani para warga binaannya?

Nah, untuk narapidana dengan tuntutan yang lebih serius biasanya akan dirujuk ke program Terbeschikkingstelling (TBS).

Terbeschikkingstelling (TBS)

TBS memiliki dua tujuan. Pertama, mencegah terjadinya tindakan kriminal lainnya. Kedua, membantu memulihkan ketidaknyaman yang timbul akibat gangguan kesehatan jiwa dan juga masalah sosial yang ikut ada di dalamnya. Melindungi masyarakat dari yang mereka tangani, sekaligus melakukan rehabilitasi terhadap mereka yang ditangani.

Uniknya TBS ini ada di dalam sistem koreksional di Belanda. Padahal di beberapa negara lain termasuk Indonesia, apabila ada gangguan jiwa yang menyertai dalam kasusnya kemungkinan besar orang itu akan dibebaskan dari segala tuntutannya [9]. Meskipun ada juga yang dituntut tetapi dimasukan ke Lapas umum tanpa adanya pemisahan.

Ada persyaratan khusus juga untuk mengikuti program TBS ini, minimal tuntutan selama empat tahun dan punya kemungkinan besar untuk menjadi residivis atau mengulangi perbuatannya kembali di masa depan. Program TBS ini secara khusus menyebutkan membantu proses reintegrasi narapidan untuk kembali pada masyarakat.

Tapi, tidak semua narapida juga mau mengikuti program ini. Apabila tidak mau atau tidak bisa mengikuti, maka orang tersebut akan kembali dipindahkan ke rumah sakit dengan tingkat pengamanan tinggi. Dipindahkan ke rumah sakit, bukan ke penjara.

Bagi penerima manfaat dari program TBS ini, jaksa akan melakukan evaluasi terhadap perkembangan kondisi psikologisnya yang dinilai memainkan peranan penting dalam tindakan kriminal yang dilakukan. Waktu pelayanannya rata-rata antara enam sampai tujuh tahun [10] , dan jaksa bisa meminta apabila kebutuhan layanan perlu ditambah waktunya.

Proses reintegrasi menjadi vital dalam sistem koreksional di Belanda. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana menurut anda? Menurut anda para mantan warga binaan Lapas sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa kembali ke masyarakat? Belanda pun mengatakan bahwa program TBS membantu dalam mengurangi residivis.

Sebenarnya juga banyak masyarakat Belanda yang mengininkan agar perlaku tindakan kriminal dihukum berat. Tetapi pemegang kebijakan juga sadar bahwa hukuman saja tidak akan membantu. Orang akan masuk penjara, keluar, dan dalam beberapa bulan melakukan tindakan kriminal kembali. Menurut Driel, seorang psikolog di TBS mengatakan bahwa bagaimana kita memperlakukan orang di penjara memiliki pengaruh besar akan kepulangan orang tersebut di masyarakat. Driel menyampaikan, “kalau kamu memperlakukan mereka seperti anjing, maka mereka akan berperilaku seperti anjing. Tapi kalau kamu memperlakukan mereka seperti manusia, maka mereka akan berperilaku seperti manusia” [8].

Kesimpulan

Jadi dari kunjungan kerja online saya hari ini ada beberapa hal yang saya pelajari.

Banyak tuntutan yang diberikan kepada pelaku tindak kriminal di Belanda tidak panjang. Hal ini membuat kesempatan narapidana kehilangan pekerjaan, rumah, ataupun keluarganya kecil.

Reintegrasi yang berhasil. Proses reintegrasi yang diciptakan sistem di Belanda membuat angka residivis tidak tinggi. Narapidana dengan kondisi kesehatan jiwa yang tidak baik mendapatkan pelayanan oleh profesional. Hal ini juga yang membantu proses reintegrasi ke masyarakat.

dan sepertinya proses pelayanan yang memanusiakan manusia menghasilkan produk manusia juga. Siapa sangka?

Saya pikir kita sama-sama tahu kalau penjara tidak baik untuk siapapun. Kita bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, kehilangan keluarga. Lalu, apa dengan mengubah tuntutan menjadi lebih pendek dapat membantu? Kemudian, menurut anda apa sarana prasarana dan juga sumber daya manusia di Lapas Indonesia sudah memadai? Pada tahun 2017 saya pernah melakukan kunjungan ke sebuah Lapas Narkotika, tetapi mereka tidak punya konselor adiksi maupun psikolog. Semoga di 2020 ini mereka punya.

Lalu, seandainya anda diberi kesempatan untuk mengatur kebijakan dalam sistem koreksional di Indonesia, apa yang akan anda lakukan?

Sumber Rujukan

[1]https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/09314561/pembebasan-30000-narapidana-akibat-wabah-virus-corona
[2]https://jarrakpos.com/25/03/2020/lapas-di-indonesia-over-capacity-pemerintah-didesak-sahkan-ruu-pemasyarakatan-cegah-wabah-covid-19/
[3]https://kumparan.com/kumparannews/napi-yang-bebas-karena-corona-berulah-lagi-kemenkumham-perketat-pengawasan-1tCHmsaYjo5
[4]https://lao.ca.gov/Publications/Report/3720
[5]https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2019-05-13/the-netherlands-is-closing-its-prisons
[6]https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/12201375/Netherlands-doesnt-have-enough-criminals-to-fill-its-prisons-as-crime-to-drop.html
[7]https://www.reuters.com/article/us-norway-netherlands-prison/norway-to-rent-dutch-prisons-to-cut-convict-queue-idUSKBN0H325820140908
[8]https://www.theguardian.com/world/2019/dec/12/why-are-there-so-few-prisoners-in-the-netherlands
[9]https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/
[10]https://www.bbc.com/future/article/20180423-the-unique-way-the-dutch-treat-mentally-ill-prisoners

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.